Pluang.Id, KABAR – Data UMKM Indonesia menjadi fondasi penting dalam membaca arah perekonomian nasional. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi karena kontribusinya yang dominan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia tercatat lebih dari 60 persen atau setara sekitar Rp8.573 triliun per tahun. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ini menyerap sekitar 97 persen total tenaga kerja nasional, atau kurang lebih 116 juta orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa denyut ekonomi Indonesia sangat bergantung pada stabilitas dan pertumbuhan UMKM.
Karena perannya yang sangat strategis, ketersediaan data UMKM Indonesia yang akurat dan terintegrasi menjadi krusial, baik untuk pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha itu sendiri.
Pentingnya Data UMKM Indonesia bagi Ekonomi Nasional
Keberadaan data UMKM bukan sekadar angka statistik. Informasi ini memiliki fungsi strategis dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi.
1. Mengukur Pertumbuhan dan Kondisi Ekonomi
Dengan memantau jumlah dan laju pertumbuhan UMKM, pemerintah dapat membaca kondisi ekonomi nasional maupun daerah. Peningkatan jumlah unit usaha umumnya menjadi indikator membaiknya aktivitas ekonomi. Sebaliknya, stagnasi atau penurunan bisa menjadi sinyal perlambatan ekonomi.
2. Kebutuhan Riset Akademik
Bagi kalangan akademisi, data UMKM Indonesia sangat dibutuhkan untuk penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Data ini membantu mengidentifikasi tren sosial-ekonomi, perubahan struktur usaha, hingga dampak kebijakan terhadap sektor riil.
3. Dasar Perumusan Kebijakan Publik
Pemerintah memanfaatkan data UMKM untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam program pemberdayaan ekonomi, pembiayaan, insentif pajak, hingga transformasi digital UMKM di tingkat pusat maupun daerah.
Jumlah UMKM Indonesia Berdasarkan Data SIDT-UMKM
Pendataan melalui Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (SIDT-UMKM) dari Kementerian UMKM Republik Indonesia, memberikan gambaran yang lebih terverifikasi mengenai skala usaha di Indonesia. Hingga 31 Desember 2024, tercatat sebanyak 30.178.617 unit UMKM yang tersebar di 38 provinsi.
Data ini mencakup berbagai sektor usaha, kecuali sektor pertanian, pemerintahan, jasa yang dikonsumsi sendiri, dan badan internasional.
Meski jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi UMKM nasional yang selama ini beredar, pendekatan SIDT-UMKM menghadirkan data yang lebih presisi karena berbasis integrasi lintas kementerian dan lembaga. Sistem ini terhubung dengan perizinan berusaha OSS berbasis risiko serta data kependudukan, sehingga menghasilkan pendataan by name by address.
Sumber: Kementerian UMKM RI, 2024
Komposisi Skala Usaha
Dari total unit usaha yang tercatat:
- 30.089.488 unit (99,71%) merupakan usaha mikro, dengan omzet tahunan hingga Rp2 miliar.
- 73.816 unit (0,24%) termasuk usaha kecil, dengan omzet Rp2 miliar–Rp15 miliar per tahun.
- 15.313 unit (0,05%) tergolong usaha menengah, dengan omzet Rp15 miliar–Rp50 miliar per tahun.
Struktur ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha masih berada pada level mikro. Tantangan terbesar bukan lagi sekadar menambah jumlah UMKM, melainkan mendorong transformasi agar usaha mikro mampu naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah secara berkelanjutan.
Sebaran Data UMKM Indonesia Berdasarkan Sektor Usaha (KBLI)
Jika dilihat dari klasifikasi lapangan usaha (KBLI), sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan 14,43 juta unit usaha. Hal ini memperlihatkan bahwa aktivitas UMKM Indonesia masih sangat bertumpu pada distribusi barang dan konsumsi masyarakat.
Di posisi kedua, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum mencatat 6,40 juta unit usaha. Sektor kuliner dan hospitality terbukti menjadi motor penggerak ekonomi lokal serta pariwisata.
Industri pengolahan memiliki 4,16 juta unit usaha, mencerminkan potensi besar hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk dalam negeri.
Sektor lain yang cukup signifikan antara lain:
- Aktivitas jasa lainnya: 1,91 juta unit
- Pengangkutan dan pergudangan: 1,17 juta unit
- Konstruksi: 307 ribu unit
Sementara itu, sektor berbasis pengetahuan dan layanan khusus masih relatif kecil, seperti:
- Aktivitas penyewaan dan ketenagakerjaan: 289 ribu unit
- Pertambangan dan penggalian: 196 ribu unit
- Pengelolaan air dan limbah: 164 ribu unit
- Pendidikan: 162 ribu unit
- Kesehatan dan aktivitas sosial: 156 ribu unit
Adapun sektor dengan nilai tambah tinggi seperti real estate, kesenian dan rekreasi, aktivitas profesional dan teknis, energi, serta keuangan dan asuransi masih memiliki proporsi unit usaha yang lebih terbatas.
Data UMKM Indonesia dalam Sistem OSS RBA
Pemerintah meluncurkan sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada 2021 sebagai platform resmi perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB).
Hingga Juni 2025, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menerbitkan sekitar 12,9 juta NIB. Rinciannya meliputi:
- 12.571.293 NIB untuk usaha mikro
- 295.108 NIB untuk usaha kecil
- 35.251 NIB untuk usaha menengah
Angka ini memperlihatkan peningkatan formalitas usaha melalui sistem digital, sekaligus memperkuat basis data UMKM Indonesia yang terintegrasi.
Tantangan dan Arah Pengembangan UMKM ke Depan
Melihat struktur dan sebaran data UMKM Indonesia, tantangan utama bukan lagi kuantitas, melainkan kualitas pertumbuhan. Transformasi digital, akses pembiayaan, hilirisasi industri, serta penguatan sektor berbasis inovasi menjadi kunci agar UMKM mampu meningkatkan skala usahanya.
Dengan basis data yang semakin akurat dan terintegrasi, kebijakan ekonomi diharapkan dapat lebih presisi, terukur, dan berdampak nyata terhadap peningkatan daya saing UMKM Indonesia di pasar domestik maupun global. (red)
