Defisit Anggaran Jawa Barat Disorot.

Pluang.Id, BERITA JAWA BARAT – Kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menjadi sorotan publik. Fakta bahwa Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2025 hanya tersisa Rp500 ribu dinilai mencerminkan persoalan serius dalam pengelolaan kas daerah. Situasi ini dianggap sebagai alarm keras atas risiko defisit anggaran Jawa Barat yang kian nyata di awal 2026.

Ketua Umum Rakyat Indonesia Unggul (RIU), Tody Ardiansyah Prabu, S.H, menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan dan manajemen keuangan Pemprov Jabar. Menurutnya, sisa kas yang nyaris nol tidak bisa ditutupi dengan narasi bahwa seluruh kondisi anggaran sudah terkendali.

“Ini cermin telanjang atas lemahnya pengelolaan manajemen keuangan Pemprov Jawa Barat. Di balik klaim semua terkendali, faktanya RKUD hanya Rp500 ribu,” ujar Tody, Jumat (9/1/2026).

Tunda Bayar Bebani Kontraktor dan Citra Pemprov

Tody menambahkan, penundaan pembayaran proyek senilai Rp621 miliar tetap menjadi beban berat bagi kontraktor yang terlibat dalam pembangunan daerah. Ia menilai pembangunan yang terus digenjot tanpa manajemen kas yang terukur berpotensi memicu wanprestasi dan merusak nama baik pemerintah daerah.

“Pembangunan tanpa pengelolaan kas yang solid berisiko gagal bayar. Ini bukan hanya soal teknis keuangan, tapi juga kepercayaan publik,” kata dia.

Menurut Tody, kasus ini harus menjadi pelajaran penting, tidak hanya bagi Jawa Barat, tetapi juga bagi provinsi lain agar tidak mengulang kesalahan serupa dalam tata kelola keuangan daerah.

Evaluasi Kepemimpinan dan Kebijakan Anggaran

Dalam pandangannya, defisit anggaran Jawa Barat juga menuntut evaluasi gaya kepemimpinan gubernur. Tody menilai Gubernur Jawa Barat perlu menghadirkan terobosan baru dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berpikir di luar kebiasaan.

“Kepemimpinan jangan sekadar rutinitas. Gubernur harus mampu memprediksi tantangan fiskal hingga akhir masa jabatan 2029,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh hanya terlihat dermawan atau populis, tetapi harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan fiskal daerah. Orientasi kerja, menurutnya, harus lebih teknokratis dengan strategi yang kuat dalam memperbesar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tody juga menyinggung pola komunikasi pemerintah daerah yang dinilai terlalu terpusat pada satu kanal informasi. Ia mendorong keterlibatan media lokal sebagai mitra diskusi pembangunan agar transparansi berjalan seimbang dan citra kepemimpinan terbentuk secara sehat.

APBD Menyusut, PAD Jadi Kunci

Penurunan APBD Jawa Barat turut memperkuat kekhawatiran tersebut. Anggaran yang semula direncanakan sebesar Rp31,1 triliun direvisi menjadi sekitar Rp28,4 triliun, atau berkurang hampir Rp2,7 triliun. Penurunan ini terjadi akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, serta nihilnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk sektor strategis.

Tody menegaskan, gubernur harus berjuang meningkatkan belanja pemerintah agar ekonomi tetap tumbuh, sekaligus mengawal realisasi PAD tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan pajak.

Ia mendorong optimalisasi investasi, kepastian hukum perizinan, pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal, pariwisata budaya, kawasan industri, hingga sektor pangan dan ekonomi kreatif sebagai strategi jangka panjang memperbaiki APBD.

“Pemimpin yang inovatif, punya jaringan luas, dan mampu menggerakkan seluruh potensi daerah akan menentukan arah ekonomi Jawa Barat ke depan,” pungkasnya. (red)